Journalism of Conscience

GAGASAN jurnalisme objektif telah menjadi isu penting selama hampir satu setengah abad terakhir, yang puncaknya ketika menjadi paradigma berita utama di Amerika Serikat para tahun 1931. Waktu itu, paradigma objektif menjadi senjata utama menghadapi propaganda pasca Perang Dunia I. Sampai tahun 1930-an, jurnalisme objektif banyak dipersamakan dengan istilah netralitas, atau memisahkan antara fakta dan nilai.

Dalam perkembangannya kemudian, doktrin objektifitas menjadi strategi jitu para wartawan menghadapi berbagai “serangan”. Secara ekonomis, strategi ini memang menguntungkan, karena bisa melindungi para wartawan dari tudingan alat kepentingan politis. Dengan paham netralitas yang dianut, media kemudian merasa tidak pantas untuk disudutkan oleh siapa pun.

Pertanyaannya kemudian, apa yang dimaksud dengan netralitas secara operasioanal? Karena berbagai kritikan, setelah itu muncul perubahan dari fokus pada netralitas menjadi penekanan pada akurasi (accuracy), keseimbangan (balance), dan kejujuran (fairness). Dan dalam wacana kontemporer, imparsialitas jurnalisme ini senafas dengan tujuan produksi berita yang pluralis, yakni merepresentasikan suara khalayak yang beragam latar belakang (Durham, 1998:118). Sebagai sebuah ideologi, jurnalisme objektif ini ini mendasarkan pada pandangan empiris atas dunia, yang memisahkan antara fakta dan nilai, dan percaya bahwa eksistensi fakta sebagai hal yang terpisah di luar sana. Berita didefinisikan sebagai wujud yang terpisah (independen) dari diri wartawan. Berita adalah fatka yang ada ‘di luar sana’ yang menunggu dicari dan ditulis, serta kemudian dipublikasikan oleh media (Erjavec, 2003).

Gagasan jurnalisme objektif ini memang kemudian berhadapan dengan banyak kritik. Salah satu diantaranya, objektifitas seringkali dijadikan sebuah selubung atas kebohongan terhadap publik. Misalnya wartawan seolah-olah terbebas dari dosa setelah mematuhi kaidah pemberitaan berimbang, meliput dua pihak yang bertikai tanpa mempedulikan kebenaran dari fakta yang disampaikan pihak-pihak tersebut. Wartawan seolah lari dari tanggung jawab atas kebenaran fakta peristiwa, dengan dalih biarkan khalayak sendiri yang memaknainya.

Stephen Ward menilai, gagasan objektif untuk memisahkan antara fakta dan nilai adalah hal yang tidak mungkin, karena semua pengetahuan, bahkan termasuk data-data sains tidak bisa menjadi bebas nilai. Bahkan gagasan ini sesungguhnya merupakan penipuan, karena seorang wartawan tak lain adalah ‘aktor-aktor’ politik yang pasti memiliki bias dalam laporannya. Tidak saja bias karena faktor personal (ideologi, pengalaman) tapi juga karena tekanan eksternal (Ward, 1998:157).

Sebagai alternatif gagasan jurnalisme objektif ini, kemudian muncul jurnalisme subjektif atau interpretatif. Jurnalisme interpretatif secara mudah sering diartikan jurnalisme dalam konteks. Artinya, wartawan tak semata-mata menyajikan fakta, tetapi juga menyuguhkan makna. Maka, seorang wartawan interpretatif senantiasa memaknai tiap jalinan peristiwa, melihat keterkaitan antarfakta, kemudian berbagi pandangan dengan khalayak (Oetama, 2003).

Jurnalisme interpretatif mulai dikenal ketika Curtis D.MacDougall dari Norhwestern University, Amerika Serikat (AS), menulis buku berjudul Interpretative Reporting (1938). Jurnalisme ini semakin dikenal setelah Perang Dunia II ketika pada tahun 1949 laporan The Commission of Freedom of the Press di AS yang diketuai Robert Hutchins mengumumkan bahwa media massa mempunyai kewajiban untuk menyajikan “penuturan yang benar, komprehensif, dan cerdas tentang peristiwa-peristiwa sehari-hari dalam konteks yang memberikan makna.” Komisi ini didirikan setelah perang dengan bantuan keuangan dari Henry Luce, penerbit majalah Time dan Life, serta Encyclopedia Britannica, untuk mempelajari performa media berita.

Desakan ke arah kebutuhan akan suatu reportase interpretatif muncul ketika banyak reporter yang meliput gagasan New Deal-nya Presiden Franklik D. Roosevelt pada masa depresi Besar tahun 1930-an dihadapkan pada program-program baru yang didasarkan pada teori-teori ekonomi baru. Upaya untuk mengatasi akibat-akibat depresi yang menghancurkan ekonomi itu merupakan berita dalam negeri terbesar pada tahun 1930-an. Merangsang ekonomi dengan pengeluaran-pengeluaran pemerintah adalah bertentangan dengan pemikiran ekonomi tradisional. Teknik lama dengan dengan mengutip pendapat-pendapat para pakar ekonomi dari kedua kubu teori yang berlawanan gagal untuk menyajikan gambaran yang lengkap tentang apa yang sedang terjadi. Itulah sebabnya buku Reporting for Beginner karya Curtis D.MacDougall yang diterbitkan pada tahun 1932 diubah judulnya menjadi Interpretative Reporting pada tahun 1938 dengan beberapa perubahan dan penambahan isi yang disesuaikan dengan tuntutan keadaan (Kusumaningrat, 2005:239).

Gagasan interpretif ini kemudian memicu kontroversi selama seperempat abad lebih, karena masih banyak juga wartawan yang menjadi penganut paham ‘objektif’. Menyajikan berita peristiwa dalam “suatu konteks yang bermakna” bertentangan dengan kaidah pemberitaan yang sudah diterima dan dipertahankan pada masa itu dengan sangat kukuh, yakni untuk selalu memelihara obyektivitas dalam pemberitaan. Dengan perkataan lain, berita harus faktual, bukan isapan jempol atau opini si wartawan. Dalam paruh abad ke-20, pendirian seorang pemimpin redaksi adalah: “Just give me the fact” (Berikan saja aku fakta-faktanya). Dasar pikirannya adalah bahwa pembaca akan melakukan interpretasinya sendiri tentang fakta-fakta. Tujuannya tak lain untuk bersikap objektif, menghindari pengambilan kesimpulan dari fakta-fakta. Satu-satunya tempat dalam surat kabar untuk interpretasi adalah tajuk rencana yang ditulis oleh para pemimpin redaksi. Tajuk rencana ini memuat opini resmi surat kabar bersangkutan tentang peristiwa-peristiwa yang sedang hangat (Kusumaningrat, 2005:238).